96,7 Persen Masyarakat Kota Solok Sudah Terlindungi BPJS Kesehatan

Wakil Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra saat peringatan HKN di Dinkes Kota Solok
Wakil Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra saat peringatan HKN di Dinkes Kota Solok (Prokomp)

Solok Kota, Klikpositif - Pelayanan kesehatan menjadi prioritas pemerintah Kota Solok . Untuk menjamin kesehatan masyarakat terlindungi dan terlayani, Pemko mengupayakan seluruh masyarakat terjangkau dalam program BPJS Kesehatan.

Data Dinkes Kota Solok , lebih kurang 96,7 persen masyarakat Kota Solok sudah terakomodir dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Secara persentase, Kota Solok sudah tergolong dalam daerah Universal Healt Coverage (UHC).

baca juga: HDI 2021, H. Irzal Ilyas Minta Pemda Berikan Perhatian Terhadap Kaum Disabilitas

"Alhamdulillah, sudah hampir seluruh masyarakat Kota Solok sudah terjamin dalam layanan kesehatan," papar Dhani saat memperingati Hari Kesehatan Nasional di Dinkes Kota Solok , Jum'at (12/10/2021).

Menurutnya, jangan ada lagi masyarakat kota Solok yang tidak terlayani kebutuhannya dalam pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat secara luas.

baca juga: Bahas Jaringan Kelistrikan, PLN Solok Kunjungi Bupati Solok Selatan

Pemerintah daerah bahkan memberikan subsidi melalui APBD bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam BPJS , atau bagi masyarakat yang sebelumnya menunggak BPJS mandiri.

"Baik masyarakat yang belum terdaftar, atau masyarakat yang sebelumnya menunggak, kita akomodir ke layanan kelas tiga BPJS dan preminya dibayarkan melalui APBD Kota Solok ," papar Dhani.

baca juga: Bangun Perekonomian, Wako Solok Imbau Masyarakat Beli Produk UMKM

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Ardinal mengatakan, kepesertaan BPJS kesehatan di Kota Solok ada yang bantuan dari pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan ada juga dari pemerintah daerah.

"Kita juga ada Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), dimana kita membayar 80 persen dari premi kepesertaan masyarakat dan 20 persen ditanggung pemerintah provinsi, kemudian Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko), Kita membayar penuh nilai premi melalui APBD," terangnya.

baca juga: Wako Lantik 7 Kepala Dinas di Lingkungan Pemko Solok

Kemudian juga ada kepesertaan yang ditanggung oleh perusahaan, dan juga mandiri. Dinkes juga membuka pojok layanan untuk masyarakat yang terkendala dengan kepesertaan BPJS Kesehatan di kantor Dinkes Kota Solok .

Saat ini, Pemerintah Kota Solok juga tengah berpacu waktu untuk merampungkan RSUD yang dibangun di kawasan Banda Panduang. Untuk memenuhi kebutuhan biaya, pemko bahkan mengajukan pinjaman Rp100 miliar ke pemerintah pusat.

Kota Solok tercatat satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang tidak memiliki rumah sakit sendiri. Selama ini, masyarakat mengandalkan RSU Mohammad Natsir dan Rumah Sakit Tentara untuk layanan kesehatan lanjutan.

Editor: Syafriadi