Wako Solok Sampaikan 4 Usulan Ranperda ke DPRD

Wali Kota Solok, H. Zul Elfian menyampaikan Nota Pengantar Ranperda dalam sidang paripurna DPRD
Wali Kota Solok, H. Zul Elfian menyampaikan Nota Pengantar Ranperda dalam sidang paripurna DPRD (Prokomp)

Solok Kota, Klikpositif - Wali Kota Solok , H. Zul Elfian Umar, menyampaikan empat usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD untuk dijadikan produk hukum daerah.

Nota pengantar Ranperda disampaikan dalam sidang paripurna, Kamis (18/3/2021) di ruang sidang utama DPRD kota Solok. Sidang dipimpin langsung ketua DPRD, Hj. Nurnisma.

baca juga: PKKMB, Wawako Solok Berikan Motivasi Bagi Mahasiswa Baru UMMY

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Kota Solok , Efriyon Coneng, Bayu Kharisma, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) beserta seluruh anggota DPRD Kota Solok .

Empat Ranperda yang disusulkan Wali Kota Solok diantaranya, Ranperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Susunan dan Nomenklatur Perangkat Daerah, serta Ketahanan Pangan.

baca juga: UMMY Solok Serahkan Rekening Mahasiswa Penerima KIP Kuliah 2021

Menurut Wali Kota Solok , dengan adanya usulan Ranperda Retribusi Jasa umum dan jasa usaha diharapkan adanya perubahan tarif retribusi, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dengan peningkatan PAD maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin maksimal, untuk kemajuan Kota Solok ," ungkap Wako Solok.

baca juga: Kisah Finda Pratiwi, Harumkan Nama Daerah Melalui Olahraga Senam

Terkait Ranperda Susunan dan Nomenklatur Perangkat Daerah, dijelaskan Wako, Dinas Kesehatan Kota Solok akan naik status dari Tipe C menjadi tipe B.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang saat berada di Bagian Kesra Setda Kota Solok akan dipindahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (P3A).

baca juga: Audiensi, Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumbar Datangi Kota Solok

"Kita usulkan perubahan nama menjadi Dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak," beber Zul Elfian.

Untuk ranperda ketahanan pangan, diusulkan untuk melahirkan regulasi untuk memperkuat upaya pemenuhan ketersediaaan pangan dan kemudahan akses, dan keamanan pangan.

"Seperti diketahui, ketahanan pangan sangat penting karena kebutuhan dasar manusia. Untuk itu perlu ketersediaan akses dan keamanan pangan di daerah, Aktif dan produktif secara berjelanjutan," tutupnya.

Editor: Syafriadi