Kadis Perdagangan Sumbar Jabat Pjs Wako Solok

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengukuhkan Asben Hendri sebagai Pjs Wako Solok
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengukuhkan Asben Hendri sebagai Pjs Wako Solok (Ist)

KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menunjuk Kepala Dinas Perdagangan Sumbar Asben Hendri sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Walikota (Wako) Solok , Jumat (25/9/2020) di Auditorium Gubernuran.

Menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Pjs yang dikukuhkan merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Sebelum ditetapkan, diusulkan ke Menteri Dalam Negeri.

baca juga: Warga Sulit Air Solok Minta Jalan Diperbaiki, Nasrul Abit: Pas dengan Visi Misi Kami

"Dalam pengusulannya, setiap daerah ada tiga orang pejabat eselon II di pemerintah provinsi, tentunya sudah ada ketentuan yang jelas dari semua yang kami usulkan," kata gubernur Sumbar.

Selain Asben Hendri, saat bersamaan Gubernur Sumatera Barat juga mengukuhkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar Zaenuddin sebagai Pjs Walikota Bukittinggi.

baca juga: Jelang Akhir Tahun, Pjs. Wako Solok Ingatkan OPD Selesaikan Target

Kepala Dinas Kominfo Sumbar Drs. Jasman sebagai Pjs Bupati Solok Selatan, Kepala Inspektorat Sumbar Drs. Mardi sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, SE, M.Si sebagai Pjs Bupati Padang Pariaman.

Kemudian, Kepala Bappeda Sumbar Hans Sastri sebagai Pjs Bupati Pasaman Barat, Asisten II Setda Sumbar Ir. Benny Warlis sebagai Pjs Bupati Agam dan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman Pjs Bupati Tanah Datar.

baca juga: Sempurnakan APBD-P 2020, Pemko Solok Rapat Evaluasi Bersama DPRD

Secara resmi, Asben Hendri akan melaksanakan tugas sebagai Pjs Wako Solok mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang, sejalan dengan masa kampanye Pilkada kota Solok .

Gubernur mengingatkan kepada seluruh Pjs untuk mematuhi aturan sebagai Pjs kepala daerah. Setidaknya ada lima yakni harus menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala daerah.

baca juga: Lagi, 9 Warga Kota Solok Terkonfirmasi Positif Covid-19

Kemudian, setiap ada penggantian para pejabat eselon II harus ada izin dari Mendagri, Peraturan daerah dan APBD bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah dan yang kelima inilah yang paling penting mensukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas.

"Yang kelima ini adalah point paling penting dalam suasana politik pesta demokrasi Pilkada, agar semua bupati walikota yang barusan dikukuhkan tetap ikuti aturan yang berlaku, termasuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19," kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno meminta delapan pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada berlangsung dan meminta mereka segera berkoordinasi dengan KPU setempat untuk mengguatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kampanye.

Penulis: Syafriadi | Editor: Khadijah