Wawako Solok Vidcon dengan Menko Polhukam

Wawako Solok, Reinier mengikuti Vidcon bersama Menko Polhukam di Balaikota Solok
Wawako Solok, Reinier mengikuti Vidcon bersama Menko Polhukam di Balaikota Solok (Prokomp)

SOLOK KOTA , KLIKPOSITIF - Wakil Wali Kota (Wawako) Solok, Reinier mengikuti rapat bersama sejumlah menteri terkait penanganan wabah virus Corona di Indonesia. Rapat dilangsungkan melalui Video Conference (Vicon), Kamis (13/8/2020) di Balaikota Solok.

Vicon tersebut terhubung dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Budi Gunawan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

baca juga: Jabat Pjs Wako Solok, Ini Tiga Prioritas Utama Asben Hendri

Menurut Menko Polhukam Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

baca juga: Gawat Darurat, Warga Kota Solok Bisa Hubungi Call Center 112

Dikatakannya, Inpres tersebut menjadi acuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 di seluruh daerah.

"Pemimpin daerah diminta untuk melakukan peningkatan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya," terangnya.

baca juga: Dua Pegawai Kantor Pajak Kota Solok Positif COVID-19

Dijelaskannya, sesuai instruksi Presiden, pimpinan daerah diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan dalam meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Selanjutnya, pimpinan daerah juga diminta untuk Menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan perlindungan kesehatan individu, perlindungan kesehatan masyarakat.

baca juga: Kadis Perdagangan Sumbar Jabat Pjs Wako Solok

"Kewajiban tersebut dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Semuanya wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," tegasnya.

Dalam produk peraturan yang dibuat, juga memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi terhadap pelanggaran bisa berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Tidak hanya itu, juga memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana, sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi, melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

"Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota agar memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," tutupnya.

Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis: Syafriadi | Editor: Khadijah