Maksimalkan Pengawasan PPRG, Pemko Solok Libatkan Auditor APIP

Wawako Solok Reinier membuka pelatihan pengawasan PPRG bagi auditor APIP
Wawako Solok Reinier membuka pelatihan pengawasan PPRG bagi auditor APIP (Humas dan Protokol Pemko Solok)

KLIKPOSITIF -- Wakil Walikota (Wawako) Solok Reinier membuka pelatihan pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Solok , Selasa (15/10) di hotel Imelda, Padang.

Dihadapan 30 orang auditor APIP, Reinier mengatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

baca juga: Saat Peringatan Hari AIDS Sedunia Empat Warga Solok Dinyatan Positif

"Persoalan kesetaraan gender dalam hal pembangunan harus dijawab dengan perencanaan dan juga dengan anggaran serta pengawasan. Percuma bicara kesetaraan gender bila tidak didukung dengan anggaran," sebut Reinier.

Menurutnya, kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

baca juga: Harimau Masuk Kampung, Masyarakat Danau Kembar Diminta Waspada

Dalam percepatan pelaksanaan
pengarusutamaan gender, maka perspektif gender perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan yang dinamakan dengan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Pelaksanaan PPRG di Daerah sebetulnya sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru dikeluarkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

baca juga: Besok, Madra Indriawan Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD Solok

PPRG direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja sehingga dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana, kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodir kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia dan kelompok disabilitas.

"Dengan implementasi PPRG diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih ekonomis, efektif, efisien serta mampu mengurangi kesenjangan sosial antara penerima manfaat pembangunan," ujar Reinier.

baca juga: KPK RI Evaluasi Pelaksanaan RAD PPK Kota Solok

Dijelaskan Reinier, pelaksanaan PPRG yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diintegrasikan sepenuhnya dalam pengawasan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien dalam mendukung kinerja pemerintahan.

"Melalui pelatihan ini, dapat meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan PPRG baik terhadap kualitas dan relevansi ARG dalam sistem penganggaran maupun output kegiatan yang berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender," tutup Reinier.

[Syafriadi]

Penulis: Khadijah