Dapat Kucuran Dana Pusat, Pemko Solok Rehab 162 RTLH

Kondisi rumah warga yang mendapat bantuan rehab rumah tidak layak huni di kota Solok
Kondisi rumah warga yang mendapat bantuan rehab rumah tidak layak huni di kota Solok (Humas dan Protokol Pemko Solok)

SOLOK KOTA, KLIKPOSITIF - Kota Solok mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehab 162 paket pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019, lebih kurang 2,8 Milyar anggaran disalurkan pemerintah pusat untuk program yang dulu akrab dengan istilah bedah rumah tersebut.

Kepala Dinas Perkim Kota Solok , Jusmardi menjelaskan, sasaran program merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya untuk meringankan beban keluarga kurang mampu agar memiliki rumah yang layak huni.

baca juga: Musala Al-Muhajirin Kota Solok Beralih Status Menjadi Masjid

"Perlu diluruskan, program ini merupakan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya untuk rehab Rumah Tidak layak Huni, bukan rumah subsidi seperti yang berkembang di tengah masyarakat," ungkap Jusmardi, Senin (22/7).

Untuk alokasi bantuan, jelasnya, tahap awal akan dipusatkan di 4 kelurahan di kota Solok , diantaranya kelurahan Aro IV Korong, kelurahan Kampung Jawa, kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) dan Kelurahan laing.

baca juga: Seorang Santri Ponpes di Kota Solok Positif COVID-19

Terkait jumlah bantuan yang akan diberikan, dikatakan Jusmardi, tergantung dari kondisi rumah yang diusulkan, maksimal paket bantuan paling besar senilai 17,5 juta. 2,5 juta untuk upah dan 15 juta untuk bahan bangunan.

"Pencairan bantuan rencananya dilakukan melalui rekening masyarakat penerima bantuan. Sebelum pencairan akan dilakukan verifikasi dan inventarisir ke lapangan oleh Tim Fasilitasi Lapangan (TFL) sehingga bantuan memang tepat sasaran," sebut Jusmardi.

baca juga: Mau Berangkat ke Batam, Satu Warga Muaro Paneh Solok Terdeteksi Positif COVID-19

Ditegaskannya, program rehab rumah tidak layak huni dilakukan dengan sistem perbaikan Aladin (atap, lantai dan dinding) ditambah WC. Tidak ada droping bahan oleh dinas terkait tapi dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, terutama terkait surat kepemilikan tanah, serta syarat administrasi lainnya. Syarat yang diberikan menjadi dasar untuk verifikasi dan peninjauan lapangan.

baca juga: Budayakan Olahraga, Pemko Solok Inisiasi Program Jumat Bersepeda

“Masalah kepemilikan tanah menjadi hal yang paling riskan. Jika tanah kaum, tentu harus ada persetujuan dari kaumnya, Selain itu kita juga akan melihat kondisi rumahnya, apakah memang layak menerima bantuan," sebut Jusmardi.

Sementara itu, Sekretaris dinas Perkim Refendi mengatakan, saat ini, program rehab rumah sudah masuk dalam tahapan penyaluran dana ke rekening keluarga penerima bantuan dari rekening daerah.

"Jadi, penerima bantuan memesan bahan ke toko bangunan dan pembayarannya transfer via rekening, jadi penerima bantuan tidak diserahkan uang tunai, sifatnya non tunai," sebut Refendi.

[Syafriadi]

Penulis: Khadijah