Pemko Solok Lirik Sejumlah Aset Untuk Pembentukan BUMD Baru

Asisten Administrasi Setda Kota Solok, Muhammad melalukan Seminar Kajian Pembentukan BUMD Baru bersama pihak terkait.
Asisten Administrasi Setda Kota Solok, Muhammad melalukan Seminar Kajian Pembentukan BUMD Baru bersama pihak terkait. (Humas dan Protokol Pemko Solok)

SOLOK KOTA , KLIKPOSITIF - Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan untuk menopang program pembangunan, membuat pemerintah kota Solok harus putar otak untuk menggali potensi-potensi usaha yang bisa mendongkrak pendapatan dalam APBD.

Upaya membangkitkan usaha lain dalam menyuplai pendapatan yang seimbang bagi daerah terus dikaji oleh pemerintah kota Solok bersama ahli secara komprehensif. Pembentukan perusahaan milik daerah menjadi harapan mewujudkan hal tersebut.

baca juga: Jabat Pjs Wako Solok, Ini Tiga Prioritas Utama Asben Hendri

Bahkan Pemerintah Kota (Pemko) Solok melalui Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan bidang usaha sebagai dasar pembentukan BUMD/Perumda dengan menggandeng Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP) Fakultas Ekonomi Unand.

"Dari hasil analisis ini nantinya akan terjawab apakah rencana pembentukan perusahaan umum daerah sudah sesuai dengan kebutuhan daerah," ungkap Wakil Walikota (Wawako) Solok Reinier, saat ditanya soal wacana pembentukan BUMD baru, Rabu (29/5).

baca juga: Asik Nongkrong di Warung, Pelaku Narkoba Diciduk Polisi di Solok

Dijelaskan Reinier, dari hasil kajian bersama ini nanti juga akan terungkap layak atau tidaknya bidang usaha yang akan digarap melalui BUMD, layak dari segi ekonomi, pasar dan pemasaran, keuangan, hukum, teknis operasional dan sumber daya manusia.

Berbagai hasil kajian atas usulan pembentukan BUMD atau Perumda ini nantinya akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk menghasilkan perencanaan yang matang dan terstruktur sehingga berjalan dengan baik.

baca juga: Gawat Darurat, Warga Kota Solok Bisa Hubungi Call Center 112

"Tentu kita tidak ingin asal-asalan dalam membentuk badan usaha yang akan menopang PAD kota Solok , semuanya harus terencana, terukur dan mang layak atau cocok dengan kondisi dan kebutuhan daerah," sebut Reinier.

Reinier berpendapat, kalau sejumlah aset pemerintah kota Solok dikelola secara profesional melalui badan usaha yang jelas akan mampu memaksimalkan PAD kota Solok yang tahun lalu hanya mencapai 40,74 Milyar.

baca juga: 1.817 Pegawai Non ASN di Pemkab Solok Sudah Terdaftar di BP Jamsostek

Realisasi PAD sebesar Rp.40,74 Milyar sepanjang 2018 sedikit lebih rendah dibanding dari tahun 2017 lalu yang terealisasi sebesar Rp.41,85 Milyar atau terjadi penurunan sebesar Rp.1,10 Milyar.

Penurunan PAD terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi dari Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi Daerah mengalami penurunan dari semula Rp.6,19 Milyar pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp.5,78 Milyar pada tahun 2018 atau menurun sebesar Rp.406,14 Juta.

Diakui Reinier, sebagai kota kecil yang minim sumber daya alam membuat lumbunh PAD kota Solok juga sedikit. Kendati demikian, ulasnya, bukan berarti kota Solok tidak punya kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

"Kuncinya adalah keberanian berinovasi dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki daerah sehingga bisa memberikan sumbangsih pendapatan dalam menopang APBD kota Solok kedepannya," tutup Reinier.

Terpisah, Dalam seminar kajian yang dipandu Asisten Administrasi Setda Kota Solok , Muhammad, didampingi Kepala Balitbang Ir. Raflis di Ruang Rapat Bappeda Kota Solok , terungkap, Pemko Solok menitik beratkan rencana bidang usaha pada sejumlah aset pemerintah.

"Ada sejumlah aset yang berpotensi untuk dikelola melalui BUMD atau Perumda, daintaranya gedung kunuang Tigo Baleh, Pulau Belibis dan Taman Pramuka, serta Pasar Raya dan Pasar Pagi Solok ,"

Pihaknya mengharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Daerah "Perumda" Kota Solok , tentunya telah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dijadikan Perumda.

[Syafriadi]

Penulis: Khadijah