Bapenda Padang Sosialisasikan Kenaikan Biaya Pajak Air Tanah pada Masyarakat

KabID Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Padang, Budi Payan
KabID Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Padang, Budi Payan (KLIKPOSITIF /Khadijah)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari pajak air dan tanah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang melakukan Sosialisasi Perwako nomor 21 tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air untuk wilayah Kota Padang.

Sosialisasi itu bertujuan untuk penerapan Perwako baru yang rencananya mulai dijalankan pada 1 Juli 2018 pada seluruh wajib pajak air tanah. Pengesahan untuk penerapan Perwako itu dilakukan oleh Wali Kota Padang yang diwakili oleh Staf Ahli Setdako Padang, Dian Fikri, di Hotel Rocky pada Kamis, 28 Juni 2018.

baca juga: Tahukah Apa Itu Anda Sistem Pajak Self Assessment dan Official Assessment?

"Adanya Perwako ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak air tanah oleh para wajib pajaknya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pajak daerah berperan penting dalam pembangunan daerah dengan besarnya jumlah angka yang didapatkan Bapenda Padang tiap tahunnya," ujar Dian Fikri.

Di sisi lain disampaikan, penetapan Perwako itu mengacu pada Pergub Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sumbar. Pergub tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi Bupati dan Walikota untuk menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di wilayah Daerah masing-masing.

baca juga: Mau Hapus Atau Nonaktifkan NPWP? Begini Syarat dan Caranya

"Jadi dengan terbitnya Perwako tersebut sekaligus juga mencabut berlakunya Perwako nomor 15A tahun 2011," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah , Budi Payan, menjelaskan, di dalam Perwako tersebut dijelaskan 5 kelompok pengguna air tanah, yaitu :

baca juga: Tahukah Anda, Begini Cara Bayar Pajak Daerah

Kelompok 1, yaitu pemasok air baku, perusahaan air minum, industri air minum dalam kemasan, pabrik es kristal dan pabrik minuman olahan.

Kelompok 2, yaitu industri tekstil, pabrik makanan olahan, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5, pabrik kimia, industri farmasi dan readymix/pengolahan bubur beton.

baca juga: Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Bahas Tantangan Kinerja BLU Dimasa Pandemi

Kelompok 3, yaitu hotel bintang 1 dan hotel bintang 2, usaha persewaan jasa kantor, apartemen, pabrik es skala kecil, agro industri, peternakan non rakyat, waterboom/ pemandian, dan industri pengolahan logam.

Kelompok 4, yaitu losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa, tempat hiburan, restoran, gudang pendingin, pabrik mesin elektronik, dan pencucian kendaraan bermotor.

Kelompok 5, yaitu usaha kecil skala rumah tangga, hotel non-bintang, rumah makan dan rumah sakit.

"Setiap kelompok pengguna air tanah diatas, memiliki Harga Dasar Air (HDA) yang berbeda-beda untuk setiap volume pengambilan air (meter kubik)," ungkap Budi Payan.

Oleh karena itu ia mengimbau pada wajib pajak air dan tanah Kota Padang untuk dapat menjalankan Perwako tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan.

Di lain sisi, Kepala Bidang Pendataan dan Penataan Bapenda Padang , Syafriadi, mengungkapkan, saat ini jumlah Wajib pajak air dan tanah Kota Padang jumlahnya cukup banyak, yakni sekitar 200 wajib pajak .

"Di Kota Padang, ada sekitar 200 wajib pajak air tanah yang terdiri dari 5 kelompok pemakai air dari yang telah kami jelaskan sebelumnya," tutur Syafriadi.(*)

Penulis: Khadijah