Bapenda: Urus Pajak PBB Jangan di Kantor Lurah Lagi

Spanduk milik Bapenda Padang yang ada di salah satu kantor lurah Kota Padang
Spanduk milik Bapenda Padang yang ada di salah satu kantor lurah Kota Padang (Istimewa)

PADANG , KLIKPOSITIF - Mendekati akhir triwulan III, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) yang akan mengurus serta membayar pajak PBB tidak lagi ke kantor Kelurahan lagi, namun harus langsung ke kantor Bapenda Padang atau ke kantor Pokja.

"Kami minta kepada seluruh WP PBB agar mengurus permasalahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ataupun melakukan pembayaran pajak PBB tidak lagi ke kantor Kelurahan seperti yang biasanya dilakukan. Karena Kelurahan tidak akan lagi menerima pelayanan terkait pajak PBB dari masyarakat," kata Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Padang , Budi Payan.

baca juga: Tetap Pakai Protokol COVID-19, Ini Lokasi Salat Idul Adha di Kota Padang

Ia menjelaskan, Bapenda Padang telah memasang spanduk berisi imbauan pada masyarakat agar mengurus permasalah pajak PBB ke Kantor Bapenda Padang ataupun di kantor Pokja yang ada di tiap beberapa Kecamatan Kota Padang .

"Bahkan untuk memudahkan masyarakat, kami juga mencantumkan nomor kontak dari kolektor yang berada di tiap Pokja untuk bisa dihubungi oleh WP yang ingin mengurus masalah pajak PBB," kata Budi lagi.

baca juga: Cuaca Ekstrem, BPBD Imbau Masyarakat Waspadai Bencana

SPPT 2017, lanjut Budi, telah dicetak Bapenda Padang dan diserahkan oleh kolektor yang ada di tiap Pokja sejak Maret 2017 lalu. Oleh karena itu, masyarakat harus sudah harus membayar pajak PBB dan jangan sampai terlambat.

"Batas waktu pembayaran Pajak PBB 2017 harus dibayarkan sebelum tanggal 29 September 2017. Jika lewat batas waktu tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen pada WP," imbau Budi.

baca juga: BMKG: Hari Ini Padang Hujan Sore Hingga Malam Hari

Di sisi lain, Kasubid Pendataan Pajak Bapenda Padang , Firdaus mengatakan, pembagian SPPT 2017 telah disebarkan oleh kolektor di tiap Pokja lalu pada seluruh WP.

"Penyebaran SPPT 2017 di tiap Pokja mecapai 88 persen. Tidak sempurnanya penyebaran SPPT di tiap Pokja disebabkan beberapa alasan seperti data yang salah, rumah yang kosong karena ditinggalkan, serta beberapa masalah lainnya yang ditemui oleh kolektor," kata Firdaus.

baca juga: Bappeda: Pembangunan Gedung Baru DPRD Padang Direncanakan Tahun Depan

Bagi WP PBB yang belum menerima SPPT 2017, kata Firdaus, bisa segera meminta atau mengurusnya di kantor Bapenda ataupun di kantor Pokja.(*)

Penulis: Webtorial | Editor: Khadijah