DPRD Padang Pariaman Terima LKPJ Bupati Padang Pariaman Tahun 2016

Ketua DPRD Padang Pariaman, Faisal Arifin terima LKPJ Bupati Padang Pariaman yang diwakili Wabup, Suhatri Bur yang disaksikan lansung Sekda, Jon Priadi.
Ketua DPRD Padang Pariaman, Faisal Arifin terima LKPJ Bupati Padang Pariaman yang diwakili Wabup, Suhatri Bur yang disaksikan lansung Sekda, Jon Priadi. (KLIKPOSITIF/Heri Martoni)

PADANG PARIAMAN , KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman , melalui Sidang Paripurna, sepakat menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016 dengan memberikan beberapa catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Bupati beserta jajaran. Sidang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Padang Pariaman di Pariaman, Selasa 11 Juli 2017.

Sidang Paripurna penyampaian LKPJ bupati tahun anggaran 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Januar Bakri didampingi Ketua DPRD Faisal Arifin dan Wakil Ketua DPRD Mothia Aziz. Turut hadir Wakil Bupati Padang (Wabup) Padang Pariaman Suhatri Bur, Sekretaris Daerah Jonpriadi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 22 anggota dewan yang hadir.

baca juga: Uang Hasil Pencurian Batu Akik Rp 286 Juta Lebih, Pelaku Habiskan untuk Belanja dan Pesta

Pada kesempatan itu, Suhatri Bur menyampaikan, LKPJ merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, yakni Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

baca juga: Komplotan Pencuri Batu Akik yang Dihiasi Berlian Senilai 11 Milyar Ditangkap Polisi

LKPJ itu berisi gambaran dari berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan Bupati/Walikota di tiap daerah, termasuk kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi laporan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, laporan pengelolaan keuangan daerah secara makro dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Selanjutnya LKPJ tersebut menjadi acuan bagi DPRD untuk melihat sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

baca juga: Diduga Gelapkan Mobil dan Uang Puluhan Juta, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi di Padang

"Kami sangat menyadari dalam proses pembangunan daerah, masih terdapat hal-hal yang belum dapat diselesaikan dengan baik pada tahun yang lalu, maka pada kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi, sehingga akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman ," paparnya.

Ia mengatakan bahwa penyusunan LKPJ belum sempurna. Oleh karena itu, diharapkan rekomendasi, koreksi, kritik dan saran yang konstruktif untuk evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

baca juga: 30 Adegan Diperagakan Saat Rekonstruksi Kasus Pengeroyokan di Padang Pariaman

[Heri Martoni]

Penulis: Webtorial