Sosialisasi Perda Pekat, Pengemis Wajib Kantongi Izin dari Pemko

Sosialisi Perda No. 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan Pekat di Kelurahan Nan Balimo Kota Solok.
Sosialisi Perda No. 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan Pekat di Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. (istimewa)

SOLOK KOTA, KLIKPOSITIF -- Keberadaan pengemis kian hari kian menjamur di Kota Solok . Tidak hanya di pusat-pusat keramaian seperti pasar dan perempatan lampu merah, tapi juga sudah merambah hingga ke kantor-kantor pemerintahan.

Dulunya, para pengemis ini dilakukan para lansia (lanjut usia), namun sekarang sudah didominasi oleh kalangan anak-anak. Bermodalkan pakaian lusuh, ember kecil dan wajah iba, para pengemis ini berharap recehan rupiah.

baca juga: Pengurus GOW Kota Solok Periode 2021-2026 Dilantik

Meningkatnya jumlah pengemis di Kota Solok ini dinilai sudah cukup meresahkan. Pantauan KLIKPOSITIF , tak jarang sejumlah pengemis menyatroni komplek perkantoran Balaikota Solok rutin setiap harinya.

Menyikapi fenomena ini, DPRD Kota Solok bersama Pemerintah Kota Solok beberapa waktu lalu telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Dalam Perda tersebut diatur terkait tindakan mencari uang dengan cara mengemis dan meminta-minta yang saat ini sudah sangat marak di Kota Solok .

baca juga: Positif Covid-19 Kota Solok Bertambah 11 Kasus, Empat Orang ASN

Sebelum penerapan secara tegas di tengah-tengah masyarakat, Bagian Hukum dan HAM Setda Pemko Solok menggelar kegiatan sosialisasi bagi masyarakat di Kelurahan Nan Balimo, Rabu 8 Februari 2017 lalu. Sosialisasi ini akan dilakukan hingga ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok .

Hadir dalam sosialisasi tersebut sebagai narasumber ‎Asisten Bidang Pemerintahan, Syaiful Rustam dan juga dihadiri Ketua Baleg DPRD Kota Solok , Herdiyulis dan Ketua RT, RW serta tokoh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Syaiful Rustam mengatakan, sesuai Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pekat. Dimana, setiap orang maupun badan dilarang menjadi pengemis atau menyuruh orang untuk mengemis serta meminta-minta ke lingkungan pemukiman masyarakat, kecuali mendapat izin dari Ketua RT atau RW setempat.

Selain itu, kata Syaiful Rustam, bagi setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan para pengemis tersebut.

baca juga: Sekda Kota Solok Jalani Vaksinasi Covid-19

Dengan adanya sosialisasi ini, lanjutnya, diharapkan warga bisa saling mengingatkan di lingkungannya masing-masing. Karena saat Perda ini telah efektif diberlakukan, Aparatur Pemerintah Daerah, terutama personil Satpol PP akan tegas melaksanakan aturan yang berlaku.

"Satpol PP sebagai ujung tombak Penegak Perda juga sebagai penyelenggara ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akan bertindak tegas ada pelanggaran terhadap Perda yang sudah efektif diberlakukan," terang Syaiful.

baca juga: Akrab Dengan Teknologi, Anak Muda Punya Peluang Besar Mengembangkan Usaha

Sementara itu, Ketua Baleg DPRD Kota Solok , Herdiyulis, mengatakan Perda No. 8 tahun 2016 tersebut adalah Perda inisiatif dari DPRD yang dibahas bersama Pemerintah Daerah. Dijelaskan Herdiyulis, Perda No.8 tahun 2016 ini merupakan pengganti dari Perda No.6 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok .

Karena perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkambangan masyarakat, maka perlu diganti dengan Perda No.8 tahun 2016 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

“Perda Pekat ini murni usulan dan masukan dari masyarakat kepada kami anggota dewan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada masyarakat agar bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya Perda ini,” ungkapnya.

[Syafriadi]

Penulis: Agusmanto