LPSE Sawahlunto Diusulkan Sebagai Pilot Project E-Katalog Lokal

LPSE Kota Sawahlunto.
LPSE Kota Sawahlunto. (KLIKPOSITIF)

SAWAHLUNTO, KLIKPOSITIF -- Setelah meraih penghargaan National Procurement Award 2016, Kota Sawahlunto juga dipilih menjadi salah satu kota Pilot Project penerapan e-katalog khusus untuk lokal.

Program yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini memungkinkan adanya standar harga yang jelas dalam pengadaan dan tidak lagi memerlukan mekanisme lelang. Ini akan menghemat waktu dan biaya pengadaan serta menghindari mark up terhadap harga barang.

Menurut Kepala LPSE Sawahlunto Eva Ledia, implementasi e-katalog ini direncakan tahun 2017 dengan pendampingan oleh LKPP dan Lembaga Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia). Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk sebagai lembaga wali amanat pengelola dana hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat.

Baca Juga

Salah satu tujuannya melakukan Modernisasi Pengadaan untuk mempercepat reformasi dan transformasi operasional sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. "LKPP bekerjasama dengan MCA Indonesia akan melakukan pendampingan terhadap LPSE terpilih untuk menerapkan e-katalog," ujar Eva.

Untuk menjadi LPSE terpilih, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh LPSE. Diantaranya, adanya komitmen kepala daerah, LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mengaplikasikan sistem ini. Selain itu, LPSE nya harus terstandar dalam arti telah menerapkan 17 standar dalam LPSE : 2014, serta ULP diharuskan memiliki struktur permanen (berdiri sendiri).

Langkah selanjutnya, segera membuat usulan ke LKPP dan menyiapkan daftar produk yang akan dimasukkan ke dalam katalog. Setelah kedua tahapan ini selesai, selanjutnya diberikan pendampingan oleh MCA-Indonesia dan LKPP. "Jika nanti songket masuk dalam salah satu produk yang diakui dalam sistem pengadaan barang di LPSE, memiliki standar yang jelas," tegasnya.

Pendampingan dari MCA-Indonesia sendiri dijadwalkan terlaksana hingga tahun 2018. Saat ini, baru 5 daerah yang sedang mendapatkan pendampingan, yaitu Gorontalo, Jogjakarta, Jakarta, Semarang dan Kabupaten Badung Bali. Sawahlunto dan 26 daerah lainnya, direncanakan menjadi daerah pendampingan berikutnya di tahun 2017.

Project ini sepenuhnya dibiayai oleh MCA-Indonesia, sehingga tujuannya benar-benar bisa tercapai, yaitu terjadinya penghematan anggaran daerah, dan pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

[Welly Adia]

Penulis: Agusmanto