Rawan Bencana, Kota Solok Terus Persiapkan Sarpras Kebencanaan

Wako dan Wawako Solok meninjau kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan kota Solok di Balai kota Solok
Wako dan Wawako Solok meninjau kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan kota Solok di Balai kota Solok (Humas dan Protokol Pemko Solok)

SOLOK KOTA , KLIKPOSITIF - Potensi bencana alam menjadi salah satu perhatian serius pemerintah kota Solok . Upaya meminimalisir dampak dari potensi bencana terus dilakukan, baik dengan melengkapi sarana prasarana (Sarpras) maupun penyiapan personil.

Menurut Wali Kota (Wako) Solok , Zul Elfian, kendati secara letak geografis, kota Solok tidak terlalu beresiko tinggi seperti daerah lainnya, namun bukan berarti lepas dari berbagai potensi atau ancaman bencana alam.

"Berbagai potensi bencana alam tetap mengintai kota Solok , mulai dari banjir, tanah longsor, Kebakaran hingga gempa bumi. Untuk itu, perlu kesiapsiagaan semua komponen," ungkap Zul Elfian saat apel Siaga Darurat Bencana, Senin (17/2/2020).

Baca Juga

Apalagi, Kota Solok dilintasi oleh Segmen aktif patahan Sumatra (Cesar Semangka) yakni segmen Sumani dan Segmen Suliti yang merupakan salah satu lempengan teraktif yang menyebabkan kota Solok menjadi daerah rawan terhadap Gempa.

Dikatakannya, selain gempa bumi yang memang dipicu faktor alam, mayoritas bencana yang terjadi akibat faktor kelalaian manusia. Tingginya laju kerusakan hutan akibat penebangan liar dan eksploitasi bentuk lainnya memicu berbagai bencana.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, perilaku manusia lebih dominan daripada faktor alam sebagai penyebab bencana, seperti tingginya laju kerusakan hutan, lahan kritis, kerusakan lingkungan, dan degradasi sungai," ingatnya.

Pihaknya meminta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya bencana.

Sesuai arahan Presiden dalam Rakornas penanggulangan Bencana 2020 lalu, kutip Zul Elfian, seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan

kesiapsiagaan.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Pemerintah daerah juga dituntut segera menyusun rencana kontijensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan.

"Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif seluruh unsur, baik pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan informasi kepada publik," bebernya.

Usai apel, Wako dan Wawako serta unsur Forkopimda melakukan pengecekan peralatan dan kendaraan kebencanaan, sekaligus pemasangan stiker panggilan darurat 112. Masyarakat bisa memanfaatkan panggilan darurat saat bencana alam dan kejadian darurat lainnya.

[Syafriadi]

Baca Juga

Editor: Khadijah