Raih WTP LKPD 2018, Kota Solok Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI

Wako Solok, Zul Elfian menerima penghargaan dari Kemenkeu-RI
Wako Solok, Zul Elfian menerima penghargaan dari Kemenkeu-RI (Humas dan Protokol Pemko Solok)

SOLOK KOTA, KLIKPOSITIF -- Walikota (Wako) Solok Zul Elfian menerima penghargaan atas capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Sekretaris Jendral Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, Senin (21/10) di Ballrom Hotel Pangeran Beach.

baca juga: Update Perkembangan COVID-19 di Kota Solok, 280 PPT Masih dalam Pantauan

Terhadap penghargaan itu, Wako Solok Zul Elfian mengatakan penghargaan opini WTP yang diraih kota Solok tiga kali secara berturut-turut menjadi salah satu bukti semakin baiknya pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan kota Solok .

"Alhamdulillah, Kota Solok berhasil meraih opini WTP tiga kali secara berturut-turut dari 2016 sampai 2018, ini merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak semua daerah mampu meraihnya," sebut Zul Elfian.

baca juga: Lamang Hitam, Kuliner Unik dari Talang Babungo

Diakui Zul Elfian, capaian opini WTP yang diraih di masa kepemimpinannya bersama Reinier tersebut tidak bisa dilepaskan dari dukungan kerja keras serta ketaatan semua dinas dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabilitas.

Memang dalam penyusunan laporan keuangan, Zul Elfian menanamkan mindset terhadap semua dinas bahwa laporan keuangan yang disusun tidak hanya sebatas laporan pemanfaatan anggaran dan kegiatan yang terlaksana.

baca juga: Jelang Lebaran, ASN Pemko Solok Berbagi Paket Sembako

"Laporan yang dibuat harus dipandang sebagai laporan keuangan yang memiliki manfaat penting dalam memberikan evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD dan menjadi masukan dalam kebijakan di masa mendatang” tambah Wako.

Akan tetapi, bagi Zul Elfian, Opini WTP bukan hanya bentuk penghargaan dari pemerintah, tetapi lebih kepada bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

baca juga: Kasus COVID-19 di Kotobaru Solok, 60 Orang Negatif, 3 Orang Uji Ulang

Sekjen Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu-RI, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih menegaskan, Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir, namun menjadi laporan keuangan yang mestinya dapat menjadi alat pengambilan kebijakan yang tepat dan valid dalam pengelolaan keuangan.

"Jangan hanya disimpan dilemari dan gudang arsip saja, laporan tersebut dijadikan sebagai sumber informasi dan data yg sangat berharga, dijadikan bahan analisa dan pengambilan keputusan nantinya,” Pesannya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, memperoleh opini WTP itu gampang, tergantung komitmen pemerintah daerah. Opini WTP merupakan salah satu perwujudan pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Untuk memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan kecukupan pengungkapan, tetapi harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

[Syafriadi]

Penulis: Khadijah