Dukung Ekonomi Masyarakat, Pemko Solok Gulirkan 3,6 Milyar Bantuan Modal Usaha

Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan Rina Wismayarni
Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan Rina Wismayarni (KLIKPOSITIF/Syafriadi)

SOLOK KOTA, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota (Pemko) Solok terus menggulirkan program bantuan modal bagi pelaku usaha mikro kecil. Hingga saat ini tercatat, lebih kurang 3,6 Milyar pinjaman modal telah bergulir di tengah masyarakat kota Solok.

Bantuan modal dengan jasa ringan tersebut disalurkan pemerintah daerah melalui Lembaga Penguatan Permodalan Ekonomi Masyarakat (LP2EM), yang sejak januari 2019 berganti status menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasiliasi pembiayaan dibawah Badan Keuangan Daerah (BKD).

Menurut Kepala UPTD Fasiliasi pembiayaan kota Solok, Rina Wismayarni, masih ada dana bantuan modal sebesar 596 juta rupiah yang siap digulirkan pada pelaku usaha kecil kota Solok. Dana tersebut belum terserap oleh masyarakat.

Baca Juga

“Dana bantuan bergulir ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil yang memang usahanya telah berjalan, bukan untuk yang akan baru membuka usaha,” ungkap Rina menjawab KLIKPOSITIF baru-baru ini.

Untuk dapat mengakses bantuan permodalan yang disediakan pemerintah kota Solok tersebut, pelaku usaha mikro kecil bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan. Namun, tetap perlu menyerahkan agunan sebagai jaminan dari bantuan yang diberikan.

Agunan yang diberikan bisa berupa BPKB kendaraan bermotor ataupun berupa sertifikat. Besaran pinjaman yang diberikan bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

“Dana bantuan yang nanti diberikan disesuaikan dengan kemampuan pengembalian peminjam, bukan berdasarkan besaran atau nilai agunan yang diserahkan, sehingga tidak berpotensi macet” terangnya didampingi sejumlah staf.

Secara umum, terangnya, masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman permodalan bisa mengambil formulir pinjaman dan memenuhi syarat yang ada. Setelah itu, permohonan bantuan modal akan diproses dan dianalisa hingga survey usaha. Baru ditentukan besaran modal yang diberikan.

Lama pengembalian bantuan modal juga bervariasi, paling lama 36 bulan atau 3 tahun. Untuk jasa pelayanan, setiap pinjaman hanya dikenakan sebesar 6 persen satu tahun. Lebih ringan dibanding pinjaman perbankan.

Ditegaskannya, sesuai ketentuan yang ada, bantuan permodalan yang disediakan memang diperuntukkan khusus bagi pelaku usaha mikro kecil, bukan untuk kalangan pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sejak peralihan dari LP2EM menjadi UPTD Pembiayaan, pihaknya masih melakukan sejumlah perubahan terkait teknis dan standard operasional. Termasuk besaran maksimal jumlah pinajaman yang bisa diajukan oleh masyarakat.

“Untuk sementara kita masih berpedoman pada ketentun yang diterapkan LP2EM, termasuk dana yang dikelola, tapi untuk kedepannya dengan peralihan status sebagai UPTD, kita tengah menggodok soal aturan teknis yang baru,” tutupnya.    

[Syafriadi]

Penulis: Khadijah