Dengarkan Pidato Kenegaraan, DPRD Kota Solok Gelar Rapat Paripurna

"masih ada dilema terkait upaya melahirkan SDM yang berkualitas, terutama soal pendidikan pada jenjang SLTA yang saat ini dibawah kewenangan pemprov Sumatera Barat"
Ketua sementara DPRD kota Solok, Yutriscan membuka rapat peripurna terbuka dalam rangka mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Ist)

SOLOK KOTA, KLIKPOSITIF – Pasca Pelantikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Solok menggelar rapat paripurna perdana dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan presiden Joko Widodo terkait peringatan HUT Republik Indonesia ke 74, Jum’at (16/8).

Rapat paripurna dipimpin langsung ketua DPRD sementara Yutriscan dan ddidampingi wakil pimpinan Efriyon Coneng. Turut hadir Walikota Wako) Solok Zul Elfian dan Wawako Solok Reinier bersama unsur Forkompinda, OPD dan Masyarakat.

Pidato kenegaraan presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR-RI itu diperdengarkan langsung di ruang sidang utama DPRD kota Solok dengan infocus. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan sejumlah poin terkait capaian kinerja pemerintah dan lembaga Negara serta upaya mencapai visi besar Indonesia Maju.

Presiden Jokowi juga mengajak seluruh lembaga-lebaga Negara untuk membangun sinergi yang kuat dalam mendukung lompatan-lompatan kemajuan, mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, membuka lapangan kerja.

Semua pihak harus bahu membahu dalam melahirkan lebih banyak lagi Sumber Daya Manusia ( SDM) unggul yang akan membawa kemajuan pada bangsa dan Negara untuk masa yang akan datang. SDM unggul Indonesia maju.

Terhadap pidato kenegaraan yang disampaikan presiden, Ketua DPRD kota Solok Yutriscan mengatakan, banyak hal yang memang masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Terutama soal peningkatan SDM.

Diakui Yutriscan, di kota Solok sendiri, masih ada dilema terkait upaya melahirkan SDM yang berkualitas, terutama soal pendidikan pada jenjang SLTA yang saat ini dibawah kewenangan pemprov Sumatera Barat. Terlalu banyaknya sekolah yang berada dibawah naungan provinsi bermuara pada pengelolaan yang kurang maksimal.

Sementara itu disisi lain, peralihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah kota Solok, secara aturan tidak bisa membantu pengelolaan sekolah. Sementara, pengelola sekolah ... Baca halaman selanjutnya