Bapenda Padang Siap Tindak Tegas WP yang Malas Bayar Pajak

"Target kami adalah semua WP yang sampai saat ini masih belum membayar pajaknya"
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF - Mendekati bulan terakhir 2017, Badan Pendapatan (Bapenda) Padang kian gencar melakukan penagihan pada Wajib Pajak (WP) yang masih belum membayar pajaknya. Rencanya, Bapenda akan melakukan penindakan pada WP yang masih saja malas membayar pajaknya.

"Kami sedang mendiskusikan tentang penindakan yang akan kami lakukan pada WP ini. Target kami adalah semua WP yang sampai saat ini masih belum membayar pajaknya," kata Kabid Pengendalian Pendapatan Daerah, Maihendrizon kepada KLIKPOSITIF.

Ia mengungkapkan, penindakan yang akan dilakukan berupa pemasangan stiker pada tempat usaha WP, pemasangan plang, pencabutan izin usaha, bahkan hingga penindakan yang masuk ke dalam ranah hukum.

Namun, lanjutnya, rencana mengenai penindakan ini masih dibicarakan. Yang terpenting adalah Bapenda kini tidak akan main-main lagi kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, jelas Maihendrizon, penindakan yang masuk ke dalam ranah hukum itu diberlakukan kepada WP yang terbukti melakukan kecurangan dalam membayar pajak.

Maihendrizon mengatakan, rencananya, kegiatan itu akan dilaksanakan pada akhir bulan November ini. Untuk kegiatan itu, Bapenda Padang bekerjasama dengan OPD lain seperti Satpol PP.

"Sebelumnya Bapenda Padang menemui beberapa WP suatu objek pajak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya. Penemuan itu dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan Bapenda Padang. Malah yang mengejutkan, jumlah kecurangan yang bisa kami kategorikan sebagai penggelapan pajak itu jumlahnya mencapai hingga Rp1,5 Milyar," ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, bentuk penindakan lain yang telah dilakukan oleh Bapenda Padang yaitu pemeriksaan pada meteran listrik milik PLN. Penindakan itu dilakukan untuk menghindari pencurian listrik secara liar oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab, sehingga menyebabkan membengkaknya pengeluaran pemerintah daerah dalam membayar ... Baca halaman selanjutnya