Kerjasama Bidang Perdata, Pemkab Pasaman MoU dengan Kejaksaan Negeri

"hal ini juga bertujuan sebagai bentuk adanya rasa saling mempercayai antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan tugas ketika menghadapi permasalahan khususnya di bidang perdata tata usaha Negara"
Bupati Pasaman dan Kejaksaan Negeri Pasaman tandatanganani nota kesepakatan bersama (Istimewa)

PASAMAN, KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman dan Kejaksaan Negeri Pasaman tandatanganani nota kesepakatan bersama mengenai permasalahan hukum Bidang Perdata Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan antara Bupati Pasaman, Yusuf Lubis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Adhryansah, SH, MH.

Pemkab Pasaman dalam penyelenggaraan administrasi atau fungsi pemerintah banyak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, baik kepentingan individu maupun kepentingan kolektif. Jadi, dalam mengurusi kepentingan masyarakat tersebut, pemerintah daerah selalu mengunakan instrumen hukum agar kehidupan masyarakat dapat ditata dengan baik, tertib, teratur serta dapat diarahkan perkembangannya.

“Untuk itu Pemda memerlukan instrumen hukum baik dalam bentuk pengaturan, berbentuk penetapan, berbenttuk perencanaan maupun berupa tindakan konkrit lainnya,” katanya.

Di samping itu, katanya, hal ini juga bertujuan sebagai bentuk adanya rasa saling mempercayai antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan tugas ketika menghadapi permasalahan khususnya di bidang perdata tata usaha Negara.

“Dalam mengatasi semua itu, kita memerlukan bantuan Kejaksaan Negeri Pasaman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya,” kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Adhryansah mengatakan, masyarakat pada umumnya menganggap tugas dan wewenang Kejaksaan hanyalah dibidang pidana yaitu melakukan penuntutan. Perkara pidana yang diajukan oleh penyidik baik dari Polri maupun dari PPNS serta melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi.

“Dalam institusi kejaksaan RI terdapat bentuk kewenangan dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara. Khusus untuk bidang perdata, fungsi itu telah ada ... Baca halaman selanjutnya